Mantan bankir:Aturan biaya isi ulang uang elektronik cegah biaya tinggi

2019-05-23 01:15:04 归鹤囱 26
2017年9月20日下午9点36分发布
更新时间:2017年9月22日上午7:42

PERTEMUAN TAHUNAN。 Presiden RI Joko Widodo(kiri)bersama Gubernur BI Agus Martowardojo(kanan)berbincang saat acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2016,di Jakarta,Selasa。 11月22日。 Kegiatan ini merupakan pertemuan tahunan yang dihadiri para banker,tokoh,dan membahas mengenai isu dan perkembangan ekonomi tahun mendatang。 Foto oleh Reno Esnir / ANTARA

PERTEMUAN TAHUNAN。 Presiden RI Joko Widodo(kiri)bersama Gubernur BI Agus Martowardojo(kanan)berbincang saat acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2016,di Jakarta,Selasa。 11月22日。 Kegiatan ini merupakan pertemuan tahunan yang dihadiri para banker,tokoh,dan membahas mengenai isu dan perkembangan ekonomi tahun mendatang。 Foto oleh Reno Esnir / ANTARA

印度尼西亚雅加达 - Rencana Bank Indonesia(BI)untuk mengatur biaya isi ulang(top up)uang elektronik perlu didukung untuk mencegah para merchant menetapkan sendiri tanpa standar yang jelas,kata mantan bankir Urip N. Soepangat。

Urip mengingatkan biaya isi ulang uang elektronik sudah berlaku sejak 2014 melalui ketentuan BI No. 16/11 / dksp tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Uang Elektronik(电子货币)。

Ketentuan tersebut mengatakan biaya isi ulang boleh dibebankan jika dilakukan melalui pihak yang bukan penerbit uang elektronik tersebut。

Saat ini,lanjut Urip, Indomaret mengenakan biaya sebesar Rp 2.000 dan Gojek Rp 2.500。

“Banyak 商人杨menetapkan biaya lebih tinggi dan tidak punya standar.Kenyataan ini harus dikendalikan agar tidak naik terus biaya top up,”kata Urip seperti dikutip infobanknews.com。

Pada Selasa,9月19日,Gubernur BI Agus DW Martowardojo mengatakan akan menyeragamkan biaya isi ulang(top up)uang elektronik。

“Tujuannya adalah perlindungan konsumen。 Ini dilakukan agar tidak ada yang mengambil manfaat atau rente ekonomi。 Nanti semuanya seragam dan tidak boleh melebihi angka yang sudah ditetapkan,“jelas Agus。 - Rappler.com